Otonomi Daerah; Bara Dalam Sekam

Diterapkanya UU No. 25 tahun 1999 tentang pemerintahan daerah dan perimbangan keuangan antara pemerintah pusat dengan daerah sejak Januari 2001 yang diharapkan oleh masyarakat luas atas program Otononi Daerah pada umumnya menghendaki peningkatan kesjahteraan dalam bentuk peningkatan mutu pelayanan masyarakat,

partisipasi masyarakat yang lebih luas dalam bidang politik dan ekonomi serta kebijakan yang tidak diskriminatif kepada kaum minoritas yang selama rezim otoriter Orde Baru (Suharto) tidak mendapat perhatian dari pemerintah pusat, tetapi kenyataan jauh melenceng dari apa yang diharapkan masyarakat. Kesejahteraan tetap saja menaungi segelintir kaum borjuis atau elit perkotaan, partisipasi dalam bidang politik dan ekonomi masih dikuasai oleh elit lokal serta kebijakan-kebijakan yang dibuat belum berpihak keada kaum minoritas (diskriminatif).
Otonomi Daerah di tiap daerah mengalami nasib serupa, di Bali misalnya, penyimpangan-penyimpangan dalam Otonomi Daerah sudah menjangkiti berbagai bidang, dari kebijakan atau peraturan daerah yang tidak memihak kaum minoritas, disalokasi (penyalahgunaan) APBD yang tidak memihak kepada pembangunan ekonomi masyarakat serta merebaknya politik uang dalam pemilihan kepala daerah.

Menurut Teten Masduki, Koordinator Indonesian Corruption Wacth (ICW), hal itu disebabkan karena program Otonomi Daerah hanya terfokus pada pelimpahan wewenang dan pembuatan kebijakan, keuangan dan administrasi dari Pemerintah Pusat kepada Pemerintah Daerah tanpa disertai pembagian kekuasaan kepada masyarakat (masyarakat secara luas, bukan masyarakat secara sempit yaitu para elit politik yang menguasai pemerintahan). Dengan kata lain, program Otonomi Daerah tidak diikuti dengan program demokratisasi yang membuka peluang keterlibatan semua lapisan masyarakat tanpa membedakan suku, agama, ras dan antar golongan dalam pemerintahan dan penentuan kebijakan di daerah. Karenanya program Otonomi Daerah atau desentralisasi (pemusatan pemerintahan di daerah) ini hanya memberi peluang kepada elit lokal untuk menganeksasi (menguasai secara paksa) sumber-sumber ekonomi dan politik di daerah.

Menyoal kebijakan atau peraturan daerah yang diskriminatif serta tidak memihak (malah menindas) kepada kaum minoritas terjadi karena tidak dilibatknya semua elemen masyarakat sebagai objek kebijakan sehingga kebijakan atau peraturan daerah yang dibuat sangat jauh dari kepentingan rakyat minoritas, alih-alih berpihak kepada rakyat malah menindas rakyat. Tidak jelasnya status hukum peraturan daerah tersebut dalam sistem hukum Indonesia sehingga wewenangnya tumpang tindih dan kontradiktif dengan peraturan pemerintah, sungguh aneh jika kedudukan peraturan daerah lebih tinggi daripada peraturan yang dikeluarkan pemerintah pusat. Pemerintah Pusat yang nota bene memiliki kedudukan yang lebih tinggi dalam struktur hierarki pemerintahan harus mengikuti peraturan daerah dan keputusan Pemerintah Pusat dapat dibatalkan oleh peraturan daerah. Jika dianalisis secara yuridis, kedudukan serta kekuatan Peraturan Pemerintah Pusat yang mengatur kepentingan seluruh rakyat Indonesia serta sudah diratifikasi untuk seluruh wilayah Indonesia secara struktur berada diatas perda-perda tersebut, perda yang ditelorkan oleh pemerintah daerah dapat dibatalkan oleh pemerintah pusat jika dirasa terjadi tumpang tindih kepentingan atau terjadi kontradiksi antara peraturan pemerintah daerah, bukan sebaliknya kedudukan perda lebih tinggi dari pada peraturan pemerintah. Karena sesuai dengan sistem hukum Indonesia; peraturan atau hukum yang lama dikalahkan oleh hukum atau peraturan yang baru, peraturan atau hukum yang lebih tinggi mengalahkan peraturan atau hukum yang mempunyai kedudukan yang lebih rendah. Kenyataannya di Indonesia berbalik, peraturan atau hukum yang lebih rendah (Perda) membatalkan peraturan yang lebih tinggi, pemerintah pusat dengan kebijakanya hanya menjadi formalitas di negeri ini karena kebijakanya dapat dipecundangi oleh pemerintah daerah melalui peraturan daerahnya. Inilah permasalahan mendasar yang menggrogoti Otonomi Daerah, pemerintah pusat sebagai lembaga otoritas resmi kini hanya menjadi lembaga fiktif yang membawahi “lembaga-lembaga merdeka (daerah)” dibawahnya. Apabila tidak segera diatasi tidak menutup kemungkinan akan terjadi disintegrasi di negara ini. Disfungsi Otonomi Daerah juga dapat meneyebabkan konflik komunal di daerah, konflik komunal akan terjadi akibat diskriminasi kebijakan yang diakibatkan Otonomi Daerah, akibat anomali Otonomi Daerah yang menyebabkan konflik komunal (SARA) akan menambah deretan sejarah kelam Indonesia. Lagi-lagi apabila tidak cepat diatasi kini tinggal menunggu bara dalam sekam itu membara membakar sekam hingga tersisa abu maka tamatlah riwayat Indonesia.